reachfar – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur belum juga dicairkan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).
Dody menjelaskan bahwa anggaran untuk infrastruktur IKN telah diblokir secara keseluruhan. “Anggaran untuk infrastruktur telah diblokir seluruhnya,” ujar Dody. Ia menambahkan bahwa saat ini fokus Kementerian PU adalah menyelesaikan anggaran internal yang telah dipotong menjadi Rp29,57 triliun atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran.
Pada tahun 2024, Kementerian PU telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp40,29 triliun untuk proyek IKN. Anggaran tersebut dibagi ke dalam empat sektor utama: Sumber Daya Air (Rp1,45 triliun), Pembangunan Jalan (Rp18,32 triliun), Pembangunan Gedung (Rp12,09 triliun), dan Perumahan (Rp8,43 triliun).
Namun, pada tahun 2025, anggaran yang diajukan oleh Kementerian PU untuk IKN mengalami pemotongan signifikan hingga 80 persen, dari total anggaran sebesar Rp110,95 triliun menjadi hanya Rp29,57 triliun2. Pemotongan ini berdampak pada pembatalan beberapa proyek infrastruktur dan aktivitas non-prioritas.
Dody juga menyebutkan bahwa beberapa program yang sempat direncanakan untuk tahun 2025, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan perumahan, terpaksa dibatalkan karena keterbatasan anggaran. “Efisiensi anggaran 2025 berimplikasi pada 10 perubahan pola kerja di Kementerian PU, termasuk pembatalan kegiatan fisik dan non-prioritas,” jelasnya.
Meskipun demikian, Dody mengatakan bahwa Kementerian PU akan memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang telah ada untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. “Apa yang ada kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 110 persen mendukung ketahanan pangan, energi, dan air,” ujarnya.
Pemotongan anggaran ini juga dikonfirmasi oleh Menteri AHY, yang menyatakan bahwa anggaran untuk pengembangan IKN memang mengalami pengurangan besar. “Anggaran untuk pengembangan IKN dipotong secara signifikan,” ujar AHY.
Dengan kondisi ini, proyek-proyek infrastruktur di IKN yang sempat direncanakan untuk tahun 2025 kemungkinan besar akan mengalami penundaan atau pembatalan. Hal ini tentu akan berdampak pada target pemindahan ibu kota yang sebelumnya diharapkan dapat berjalan sesuai rencana.
Pemblokiran anggaran untuk IKN ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam melanjutkan proyek ambisius ini. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus lebih efisien dan fokus pada prioritas utama untuk memastikan pembangunan IKN tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan dana.