reachfar – Komisi III DPR RI mencatatkan penerimaan 469 laporan pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2024. Laporan ini mencakup berbagai isu terkait penegakan hukum dan lembaga peradilan di Indonesia. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (27/12/2024).
Dari total 469 laporan yang diterima, sebagian besar berasal dari lembaga peradilan. Habiburokhman menjelaskan bahwa laporan terbanyak terkait dengan pengaduan terhadap Mahkamah Agung (MA) dan lembaga peradilan lainnya. Masyarakat mengadukan berbagai masalah yang mereka hadapi dalam proses hukum, mulai dari penanganan perkara hingga pelayanan di pengadilan.
Habiburokhman juga menyoroti responsivitas mitra kerja Komisi III dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Polri, Kejaksaan RI, dan Komisi Yudisial (KY) dinilai sebagai mitra yang paling responsif dalam menanggapi dan menindaklanjuti laporan yang masuk. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia.
Dalam catatan akhir tahun kinerja Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan dan dinamika dalam penegakan hukum. Meskipun demikian, ia mengapresiasi upaya mitra kerja yang telah bekerja keras untuk menanggapi dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
Habiburokhman berharap bahwa di tahun 2025, penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik lagi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Komisi III DPR RI dan mitra kerja untuk terus memperbaiki sistem hukum dan peradilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Komisi III DPR RI telah menerima 469 laporan pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2024, dengan sebagian besar berasal dari lembaga peradilan. Polri, Kejaksaan RI, dan KY dinilai sebagai mitra yang paling responsif dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Harapan untuk tahun 2025 adalah peningkatan kualitas penegakan hukum dan peradilan di Indonesia, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.