reachfar – Kebebasan internet di Myanmar telah mencapai titik terendah, mencetak rekor buruk dan kini setara dengan Tiongkok, menurut laporan terbaru dari Freedom House, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai oleh pemerintah AS. Laporan ini dirilis pada hari Rabu dan menyoroti penurunan yang signifikan dalam kebebasan internet di seluruh dunia selama 14 tahun berturut-turut.
Selama dekade terakhir, Tiongkok dikenal sebagai negara dengan kontrol internet yang paling ketat di dunia, dengan sistem pengawasan daring yang menyeluruh dan kontrol konten yang ketat, yang sering kali dijuluki “Tembok Api Besar”. Tiongkok secara konsisten menduduki peringkat terakhir dalam hal kebebasan internet, dengan skor terendah yang mengindikasikan pembatasan yang ekstrem terhadap akses informasi dan kebebasan berekspresi.
Namun, kini Myanmar, yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, turut mengalami nasib serupa. Laporan Freedom House menemukan bahwa kebebasan internet di Myanmar juga telah menurun drastis, dengan negara tersebut kini berbagi peringkat terendah pada tahun 2024, sama dengan Tiongkok, dengan skor sembilan dari 100. Penurunan ini menunjukkan adanya pembatasan yang ketat terhadap media sosial, pengawasan pemerintah yang meningkat, serta penangkapan jurnalis dan aktivis yang menyuarakan kritik terhadap rezim.
Kondisi ini semakin diperburuk setelah kudeta militer pada tahun 2021, di mana pemerintah junta mengambil alih kekuasaan dan memperketat kontrol terhadap media dan platform digital. Akses ke informasi yang tidak sejalan dengan narasi pemerintah sangat dibatasi, dan banyak platform media sosial dihapus atau diblokir. Aktivis di Myanmar mengungkapkan bahwa mereka terus berjuang untuk menyampaikan suara mereka di tengah ancaman yang konstan dari pengawasan pemerintah.
Freedom House mencatat bahwa penurunan kebebasan internet di seluruh dunia, termasuk di negara-negara lain, mencerminkan tren yang mengkhawatirkan. Negara-negara dengan kebijakan represif terhadap kebebasan digital semakin meningkat, menunjukkan bahwa tantangan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berbicara terus berlanjut di era digital ini.
Dengan peringkat yang setara dengan Tiongkok, Myanmar kini menghadapi tantangan besar untuk memulihkan kebebasan internet dan hak-hak digital warganya. Laporan ini mengingatkan masyarakat internasional akan pentingnya mendukung upaya untuk memulihkan kebebasan berekspresi dan akses informasi di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang tengah berjuang melawan tirani dan kontrol pemerintah yang ketat.