reachfar – Praktik judi online di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan dianggap sebagai darurat nasional. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa judi online telah mengakibatkan banyak korban dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lebih dari 1.000 orang, termasuk anggota DPR, DPRD, dan pegawai Sekretariat Jenderal, terlibat dalam praktik judi online. PPATK menemukan bahwa jumlah transaksi mencapai 63.000 dengan total nilai Rp25 miliar.
Judi online tidak hanya merusak moral dan etika, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Banyak keluarga yang mengalami kerugian finansial besar akibat judi online, bahkan hingga kehilangan aset dan terlilit hutang. Selain itu, praktik ini juga meningkatkan risiko kriminalitas seperti pencurian dan penipuan untuk membiayai kecanduan judi.
Tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga pejabat publik dan pegawai negeri yang terlibat dalam judi online. Keterlibatan ini semakin memperparah situasi karena mereka seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Namun, kenyataannya, banyak dari mereka yang terjerumus dan menjadi korban dari praktik ini.
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online untuk menangani masalah ini. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Anggota DPR, M. Nasir Djamil, menekankan pentingnya menetapkan status kejahatan judi online sebagai kedaruratan nasional. Ia meminta agar pemerintah mengambil langkah-langkah tegas dan komprehensif untuk memberantas judi online, termasuk melalui penegakan hukum yang lebih ketat dan kampanye literasi digital untuk mencegah penyebaran praktik ini.
Judi online telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Diperlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, untuk memberantas praktik ini dan menyelamatkan generasi muda serta masyarakat dari dampak negatifnya. Langkah-langkah tegas dan komprehensif harus segera diambil untuk mengatasi krisis ini dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi yang sehat di Indonesia.