reachfar – Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat untuk masa jabatan kedua. Dalam pidatonya, Trump mengumumkan pengampunan bagi lebih dari 1.500 pendukungnya yang didakwa melakukan kejahatan terkait serangan di Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.
Pengampunan massal ini menjadi salah satu tindakan kontroversial pertama yang diambil oleh Trump setelah kembali ke Gedung Putih. Dalam pidatonya, Trump menyatakan bahwa para pendukungnya adalah “patriot sejati” yang telah diperlakukan tidak adil oleh sistem hukum. “Mereka telah menderita karena memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Hari ini, saya memberikan pengampunan kepada mereka yang telah didakwa secara tidak adil,” ujar Trump.
Serangan di Gedung Capitol pada 6 Januari 2021, yang terjadi setelah pidato Trump di depan Gedung Putih, menewaskan empat orang dan menyebabkan kerusakan besar. Ratusan pendukung Trump menyerbu gedung tersebut, menuntut agar Kongres membatalkan hasil pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Joe Biden.
Pengampunan ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Mantan Presiden Joe Biden menyebut tindakan Trump sebagai “pengkhianatan terhadap demokrasi dan supremasi hukum.” Biden juga mengingatkan bahwa pengampunan ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi masa depan Amerika.
“Pengampunan ini tidak hanya menghina mereka yang tewas dan terluka dalam serangan tersebut, tetapi juga mengirim pesan yang salah kepada masyarakat bahwa kekerasan dan pelanggaran hukum bisa dimaafkan demi kepentingan politik,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, para pendukung Trump merayakan keputusan ini sebagai kemenangan. “Ini adalah bukti bahwa Presiden Trump selalu berpihak pada rakyatnya dan tidak takut untuk mengambil tindakan yang diperlukan,” ujar salah satu pendukung Trump, John Doe.
Pengampunan massal ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan hukum dan politik. Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa tindakan ini bisa memicu ketidakstabilan politik dan sosial di Amerika. “Pengampunan ini bisa memicu lebih banyak kekerasan dan ketidakpatuhan terhadap hukum di masa depan,” kata Profesor Hukum Universitas Harvard, Jane Smith.
Di sisi lain, beberapa anggota Partai Republik mendukung keputusan Trump. “Para pendukung Trump telah diperlakukan secara tidak adil oleh sistem hukum. Pengampunan ini adalah langkah yang tepat untuk memulihkan keadilan,” ujar Senator Republik, Mike Lee.
Pengampunan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan demokrasi di Amerika. Banyak yang khawatir bahwa tindakan ini bisa memperburuk polarisasi politik dan memicu lebih banyak konflik di masa depan.
“Ini adalah momen yang sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Pengampunan ini bisa menjadi preseden yang sangat buruk dan memicu lebih banyak kekerasan dan ketidakpatuhan terhadap hukum,” ujar Direktur Institut Demokrasi, Robert Jones.
Dengan pengampunan ini, Trump mengirimkan pesan yang kuat kepada pendukungnya bahwa ia akan terus memperjuangkan mereka, meskipun harus melawan sistem hukum dan opini publik. Bagaimana reaksi masyarakat dan dunia internasional terhadap keputusan ini, masih harus dilihat dalam beberapa hari dan minggu ke depan.