Tag: Kementerian Agama

Harmonisasi Hisab-Rukyat: Pemerintah dan Ormas Islam Sepakat Idulfitri 31 Maret 2025

reachfar – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) bersama sejumlah organisasi massa (ormas) Islam sepakat menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri 2025 jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Sidang isbat (penetapan) yang digelar secara hybrid di Jakarta pada Minggu (29 Maret 2025) malam mengonfirmasi keputusan ini.

Proses Sidang Isbat dan Kesepakatan Metode

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memimpin hasil sidang isbat dengan melibatkan perwakilan ormas Islam terkemuka, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, serta institusi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hasil pengamatan (rukyat) hilal di 134 titik pemantauan di seluruh Indonesia menyatakan tidak ada laporan yang melihat hilal pada 29 Maret 2025. Sementara perhitungan astronomi (hisab) menunjukkan ijtimak (konjungsi) terjadi pada pukul 14.03 WIB, dengan ketinggian hilal maksimal 2,3 derajat di wilayah Indonesia Barat.

“Prinsip imkanur rukyat (kemungkinan terlihatnya hilal) menyatakan bahwa tinggi hilal di bawah 3 derajat tidak memenuhi kriteria visibilitas. Oleh karena itu, kami menggenapkan 1 Ramadhan 1446 H menjadi 30 hari, sehingga 1 Syawal jatuh pada 31 Maret,” jelas Yaqut dalam konferensi pers.

Harmonisasi Hisab dan Rukyat

Keputusan ini menyatukan pendekatan antara NU yang mengedepankan rukyat dan Muhammadiyah yang menggunakan hisab. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan dukungannya: “Meski metode hisab kami menunjukkan 1 Syawal bisa jatuh lebih awal, kami menghormati kesepakatan sidang isbat untuk menjaga ukhuwah Islamiyah.”

Implikasi Libur Nasional dan Persiapan Lebaran

Pemerintah memprediksikan cuti bersama Idulfitri 2025 akan berlaku dari 29 Maret hingga 2 April 2025. Mereka juga menyiapkan skenario pengaturan arus mudik yang melibatkan 22 juta pemudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan rencana pemberlakuan sistem one-way di sejumlah ruas tol mulai 27 Maret.

Perbedaan dengan Negara Lain

Sebagian negara seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Brunei Darussalam kemungkinan merayakan Idulfitri pada 30 Maret 2025 karena perbedaan metode hisab. Namun, Kemenag menegaskan bahwa penetapan ini hanya berlaku untuk wilayah Indonesia.

Antisipasi Dampak Ekonomi

Bank Indonesia memperkirakan total transaksi selama Lebaran 2025 mencapai Rp180 triliun, dengan kenaikan 8% dibanding 2024. Mereka memproyeksikan sektor ritel, transportasi, dan UMKM akan menjadi penyumbang utama.

Keputusan ini diharapkan meminimalisir polemik dan memperkuat persatuan umat Islam Indonesia dalam menyambut hari kemenangan.

Biaya Haji 2025 Turun Jadi Rp 55,4 Juta, Jemaah Lebih Terbantu

reachfar – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI telah resmi menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2025 sebesar Rp 89,410,258.79 per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya yang harus dibayar oleh jemaah (Bipih) adalah sebesar Rp 55,431,750.78, atau sekitar Rp 55,4 juta. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 4 juta dibandingkan biaya haji tahun 2024 yang sebesar Rp 93,410,286 per jemaah.

Penurunan biaya haji ini diumumkan oleh H. Abdul Wachid, Ketua Panitia Kerja Badan Pelaksana BPIH (Panja BPIH), dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPHU), Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Direktur Utama PT Lion Air, Direktur Utama Saudi Airlines, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kepala Dewan Pengawas BPKH. Rapat ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube DPR RI.

Abdul Wachid menjelaskan bahwa penurunan biaya haji ini merupakan hasil dari berbagai upaya optimalisasi pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh pemerintah dan BPKH. Komposisi BPIH 1446 H/2025 M terdiri dari biaya yang ditanggung jemaah sebesar Rp 55,431,750.78 (62%) dan nilai manfaat yang dikelola BPKH sebesar Rp 33,978,508.01 (38%).

Biaya BPIH ini dialokasikan untuk berbagai komponen penting, mulai dari biaya penerbangan pergi-pulang, akomodasi di Madinah dan Makkah, konsumsi, hingga biaya hidup (living cost) jemaah selama di Tanah Suci. Pemerintah dan BPKH terus berupaya menekan biaya-biaya tersebut melalui negosiasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk maskapai penerbangan dan penyedia layanan akomodasi di Arab Saudi.

biaya-haji-2025-turun-jadi-rp-554-juta-jemaah-lebih-terbantu

Sistem pembayaran Bipih juga dirancang untuk memberikan kemudahan bagi jemaah. Pembayaran pelunasan Bipih akan dikurangi dengan setoran awal yang telah dilakukan dan saldo nilai manfaat yang tertera di virtual account masing-masing jemaah. Lebih lanjut, fasilitas cicilan juga diberikan hingga batas waktu pelunasan yang telah ditentukan, memberikan fleksibilitas bagi jemaah dalam mengatur keuangan mereka.

Penurunan biaya haji ini disambut baik oleh masyarakat dan diharapkan dapat meringankan beban calon jemaah haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penurunan biaya haji ini merupakan hasil dari kajian mendalam yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR, BPH, dan BPKH untuk menekan komponen-komponen biaya haji tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Dengan penurunan biaya haji ini, diharapkan lebih banyak calon jemaah haji yang dapat melaksanakan ibadah haji dengan biaya yang lebih terjangkau. Pemerintah juga berharap dapat melobi Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan kuota haji reguler, sehingga dapat mengurangi antrean tunggu haji.