reachfar – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, menyatakan bahwa Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, lebih fokus membahas evaluasi capaian Pemilu dan Pilkada 2024. Hal ini disampaikan dalam siaran pers yang dikutip dari Antara, Minggu (15/12/2024).
Arwani menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi agenda utama dalam Mukernas kali ini. “Jadi memang secara resmi juga nggak ada yang menyebutkan nama tokoh calon Ketum PPP. Bahwa ada yang rasan-rasan (pembicaraan) terkait sejumlah nama itu di luar forum resmi Mukernas,” ujarnya.
Selain evaluasi PPP di Pemilu dan Pilkada, agenda Mukernas juga membahas rencana gelaran Muktamar ke-X yang akan berlangsung usai Lebaran 2025 mendatang. Dalam muktamar tersebut, para peserta berpeluang mengambil keputusan apapun, termasuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Perubahan AD/ART ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi tokoh baru, termasuk tokoh yang sudah beredar di media untuk menjadi calon ketua umum PPP. Namun, Arwani memastikan bahwa untuk saat ini pihaknya masih menggunakan AD/ART yang lama sebagai acuan digelarnya Muktamar ke-X nanti.
Arwani juga tidak menampik adanya nama-nama besar yang beredar yang digadang-gadang menjadi Ketua Umum PPP, seperti Gus Taj Yasin, Sandiaga Uno, Dudung Abdurrachman, Syaifullah Yusuf, hingga Ahmad Baidowi. Namun, dia tidak mau memberi komentar terlalu jauh terkait nama-nama tersebut dan menyerahkan seluruh keputusan pada hasil dari Muktamar ke-X mendatang.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, M Mardiono, juga angkat bicara soal ada pihak luar yang ingin maju sebagai calon ketua umum partainya. Menurut dia, mereka harus menjadi kader PPP terlebih dahulu dan mengikuti AD/ART yang berlaku. “Tidak ada partai politik yang kemudian menutup orang lain, kita terbuka. Tetapi memang ada mekanisme di dalam anggaran dasar, anggaran dan tradisi. Bukan hanya suatu mekanisme,” kata Mardiono usai Mukernas PPP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2024) malam.
Mardiono menilai, tidak rasional jika ada orang luar yang ingin memimpin atau menjadi ketua umum PPP tapi tidak tahu kondisi internal. “Kan juga tidak mungkin ya kalau orang yang belum tahu tentang PPP tetapi akan memimpin PPP, kira-kira rasional atau tidak? Orang yang belum tahu tentang dinamika, tentang tradisi politik, tentang karakteristik politik kemudian orang itu misalnya akan memimpin,” ungkapnya.
Mardiono juga menyatakan bahwa tidak ada partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai. “Dan saya belum pernah ada lihat partai-partai politik lama atau yang eksis saat ini kemudian tiba-tiba orang lain, misalnya yang saya sebut orang lain namanya kader baru, kemudian tiba-tiba memimpin. Itu menurut pandangan pikiran saya dan rekan-rekan memang sulit untuk bisa dipahami,” tegasnya.
Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan strategi dan program partai dalam menghadapi tantangan politik ke depan, termasuk menjelang Pemilu 2029 dan Pilkada 2025. PPP berkomitmen untuk terus menguatkan basis pemilih dan memperbaiki komunikasi politik dengan masyarakat, terutama mengingat tantangan yang dihadapi partai dalam memperoleh suara maksimal di berbagai daerah selama Pemilu dan Pilkada 2024.
