reachfar – Aksi unjuk rasa penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya dibubarkan secara damai, Selasa (17 Oktober 2023). Setelah hampir 8 jam memadati kawasan tersebut, massa mulai meninggalkan lokasi pukul 18.30 WIB, sehingga lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto dan sekitarnya kembali normal.
Aksi Damai dengan Tuntutan Penghentian RUU
Demonstrasi yang diikuti oleh ratusan mahasiswa, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil ini menuntut DPR menghentikan pembahasan RUU TNI. Mereka menilai beberapa pasal dalam RUU tersebut berpotensi memperluas kewenangan militer dalam ranah sipil, termasuk klausul yang mengizinkan TNI terlibat dalam penanganan cybercrime dan operasi intelijen tanpa pengawasan ketat.
“RUU ini membuka celah kembalinya dual fungsi ABRI yang sudah dihapus pasca reformasi 1998. Kami tidak ingin demokrasi dikorbankan,” tegas Andi Pratama, koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat Sipil, dalam orasinya.
Pengamanan Ketat dan Penutupan Jalan Sementara
Kepolisian Daerah Metro Jaya memberlakukan pengalihan arus lalu lintas sejak pagi hari guna mengantisipasi kerumunan massa. Sejumlah titik seperti Patung Kuda Slipi dan sisi barat gedung DPR sempat ditutup total, menyebabkan kemacetan di wilayah Senayan hingga Semanggi. “Kami apresiasi sikap kooperatif massa yang tetap tertib. Penutupan jalan sifatnya temporer untuk keamanan bersama,” jelas Komisaris Besar Asep Saepudin, Kasat Lantas Metro Jaya.
Respons DPR dan Pemerintah
Anggota Badan Legislasi DPR, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI masih dalam tahap awal. “Pemerintah dan DPR terbuka menerima masukan masyarakat. Poin-poin krusial akan dikaji ulang, termasuk terkait pengawasan eksekutif dan yudikatif terhadap tugas TNI,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan menegaskan RUU ini dirancang untuk memperkuat profesionalitas TNI sesuai konstitusi. “Tidak ada agenda kembali ke masa lalu. Reformasi TNI tetap menjadi komitmen kami,” kata juru bicara Kemenhan, Brigjen TNI Paulus Simanjuntak.
Dampak dan Pemulihan Lalu Lintas
Setelah aksi bubar, petugas gabungan TNI-Polri membersihkan sisa poster dan bendera di sekitar gedung DPR. Arus kendaraan mulai lancar pukul 19.00 WIB, meskipun antrean masih terpantau di beberapa ruas jalan. “Saya harap besok tidak ada lagi penutupan jalan. Aktivitas perkantoran di sekitar sini sangat terganggu,” keluh Rina, pengendara yang terjebak macet.
Langkah ke Depan
Para penggiat aksi berencana menggelar audiensi dengan Panja RUU TNI DPR pekan depan. Mereka juga menggalang petisi daring yang telah ditandatangani lebih dari 50.000 orang. Di sisi lain, DPR menjanjikan dialog terbuka dengan pakar hukum dan perwakilan masyarakat sebelum melanjutkan pembahasan.
Dengan dibukanya kembali lalu lintas, suasana di sekitar gedung DPR kembali beraktivitas normal, meski tensi politik masih menyisakan pertanyaan: akankah RUU TNI direvisi atau justru dipaksa terus melanjutkan proses legislasi?