reachfar – Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, kembali menolak untuk hadir dalam pemeriksaan terkait upaya penerapan darurat militer yang gagal pada Jumat, hari ketiga penahanannya. Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) telah memerintahkannya untuk hadir guna pemeriksaan lebih lanjut pada pukul 10 pagi setelah dia gagal hadir pada hari sebelumnya dengan alasan kesehatan.
“Presiden tidak akan hadir di CIO hari ini,” kata Seok Dong-hyeon, pengacara dan teman lama Yoon, kepada Kantor Berita Yonhap. “Dia telah menyampaikan posisi dasarnya dengan jelas saat pemeriksaan CIO pada hari pertama dan tidak melihat ada alasan atau kebutuhan untuk menjawab jenis interogasi tanya jawab,” tambahnya.
Yoon telah ditahan di pusat penahanan sejak Rabu malam setelah penyidik menangkapnya di kediamannya dan membawanya ke kantor CIO di Gwacheon, selatan Seoul, untuk menjalani lebih dari 10 jam pemeriksaan1. Yoon mengajukan permohonan ke Pengadilan Distrik Sentral Seoul untuk meninjau legalitas penahanannya, namun pengadilan menolak pengajuan tersebut pada Kamis malam, sehingga dia tetap ditahan.
CIO diperkirakan akan mengajukan permohonan untuk surat perintah penangkapan resmi terhadap Yoon sebelum batas waktu 48 jam berakhir pada Jumat malam1. Sumber: Yonhap.
Yoon menghadapi dakwaan memimpin pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaannya melalui penerapan darurat militer yang hanya berlangsung singkat pada 3 Desember 2024. Dia juga dituduh mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk menghentikan anggota parlemen yang berusaha membatalkan keputusan tersebut.
Dengan dikeluarkannya surat perintah penahanan, penyidik dapat menahan Yoon Suk Yeol selama maksimal 20 hari, termasuk hari-hari yang telah dia habiskan di pusat penahanan setelah ditangkap di kediamannya di Seoul pada Rabu lalu. CIO dilaporkan berencana memindahkan penahanan Yoon Suk Yeol ke kejaksaan setelah 10 hari. Kejaksaan kemudian diperkirakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendakwanya sebelum 20 hari berlalu.
Pengacara Yoon Suk Yeol membela kliennya dengan menyatakan bahwa pemberlakuan darurat militer adalah “tindakan pemerintahan” dan tidak dapat diadili oleh pengadilan karena diterapkan untuk mengatasi krisis nasional yang disebabkan oleh pemakzulan anggota kabinet yang dipimpin oposisi, kebuntuan legislatif, dan pemotongan anggaran sepihak.
Setelah surat perintah dikeluarkan, para pendukung Yoon Suk Yeol yang marah memecahkan jendela pengadilan dan mendobrak masuk ke dalam pengadilan sebagai bentuk protes, menciptakan keributan. Beberapa orang melemparkan kursi plastik, sampah, dan barang-barang lain ke polisi yang mengawal gedung pengadilan2. Sementara warga yang mendukung penahanan Yoon Suk Yeol merayakannya. “Keadilan hukum masih ada,” kata salah seorang dari mereka.
Penerbitan surat perintah oleh pengadilan ini menjadi momen yang menyelamatkan muka bagi CIO, mengingat pertanyaan yang terus muncul tentang kemampuan penyelidikan mereka, dengan para pengkritik menyoroti kurangnya pencapaian substansial sejak lembaga ini dibentuk empat tahun lalu.
Kemampuan CIO untuk menangani kasus besar dipertanyakan ketika percobaan pertama untuk menahan Yoon Suk Yeol terhambat karena langkah keras Layanan Keamanan Presiden yang menentang pelaksanaan surat perintah tersebut pada awal bulan ini2. Kekuasaan Yoon Suk Yeol sebagai presiden tengah ditangguhkan setelah Majelis Nasional yang dikuasai oposisi memilih untuk memakzulkannya pada 14 Desember 2024.