reachfar – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku hari ini, Rabu (1/1/2025), mendapat respons dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para anggota DPR meminta pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi agar dampak negatif dari kenaikan PPN ini dapat diminimalisir.
Kenaikan PPN ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan membantu memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Namun, kenaikan ini juga diprediksi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat menekan daya beli masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, mengatakan bahwa kenaikan PPN harus diimbangi dengan peningkatan kinerja ekonomi. “Pemerintah harus memastikan bahwa kenaikan PPN ini tidak memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada peningkatan kinerja ekonomi, termasuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Langkah-langkah yang Diusulkan
Ecky mengusulkan beberapa langkah yang bisa diambil pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan PPN:
- Mendorong Investasi: Pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif bagi investor dan mempermudah perizinan.
- Menciptakan Lapangan Kerja: Pemerintah harus fokus pada program-program yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor yang terdampak pandemi.
- Meningkatkan Daya Beli: Pemerintah harus memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak kenaikan PPN, seperti bantuan tunai atau subsidi.
- Stabilitas Harga: Pemerintah harus memastikan stabilitas harga barang-barang pokok agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui bahwa kenaikan PPN ini akan berdampak pada harga barang dan jasa. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengatasi dampak tersebut. “Kami telah menyiapkan berbagai program bantuan sosial dan insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk membantu mereka menghadapi kenaikan harga,” ujarnya.
Masyarakat berharap bahwa pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi dampak kenaikan PPN. “Kami berharap pemerintah bisa segera memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak, terutama yang berpenghasilan rendah,” kata Siti Nurhayati, seorang ibu rumah tangga di Jakarta.
Kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun, pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan bahwa kenaikan ini tidak memberatkan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, pemerintah dapat meminimalisir dampak negatif dari kenaikan PPN dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.