reachfar – Tiga belas wanita hamil Filipina yang dituduh bertindak secara ilegal sebagai ibu pengganti di Kamboja setelah direkrut secara daring kemungkinan menghadapi hukuman penjara setelah melahirkan. Hal ini disampaikan oleh Chou Bun Eng, Sekretaris Negara Kementerian Dalam Negeri Kamboja, pada hari Sabtu.
Pada tanggal 23 September, polisi Kamboja melakukan penggerebekan di sebuah vila di provinsi Kandal, yang terletak dekat ibu kota Phnom Penh. Dalam operasi tersebut, pihak berwenang menemukan 24 wanita asing, di mana 20 di antaranya adalah warga Filipina dan 4 lainnya merupakan warga Vietnam. Penangkapan ini dilakukan dalam rangka memerangi praktik perdagangan manusia dan eksploitasi seksual di negara tersebut.
Chou Bun Eng mengungkapkan bahwa para wanita tersebut direkrut melalui platform daring, dan mereka berencana untuk melahirkan anak-anak yang kemudian akan diserahkan kepada pasangan yang tidak dapat memiliki anak. Penangkapan ini menyoroti masalah serius terkait praktik ibu pengganti di Kamboja, yang sering kali melibatkan wanita yang terjebak dalam situasi ekonomi sulit.
Chou Bun Eng menegaskan bahwa setelah melahirkan, para wanita hamil ini kemungkinan akan menghadapi tuntutan hukum. Pemerintah Kamboja telah berkomitmen untuk menindak tegas praktik ilegal ini dan melindungi hak-hak perempuan serta anak-anak. Dia juga menyebutkan bahwa undang-undang di Kamboja tidak mengizinkan praktik ibu pengganti, dan mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.
Berita penangkapan ini memicu reaksi dari berbagai kalangan, terutama di Filipina. Banyak yang mengecam eksploitasi wanita yang mencari cara untuk mengubah nasib mereka melalui kehamilan yang disewakan. Beberapa aktivis menyuarakan perlunya perlindungan bagi wanita yang terjebak dalam situasi seperti ini dan meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan mereka.
Sementara itu, organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM) juga menyerukan tindakan preventif agar wanita tidak menjadi korban perdagangan manusia. Mereka menekankan pentingnya memberikan informasi yang tepat dan dukungan kepada wanita di daerah-daerah yang rentan terhadap eksploitasi.
Kasus penangkapan ibu pengganti di Kamboja ini menyoroti isu serius mengenai perdagangan manusia dan eksploitasi perempuan. Dengan undang-undang yang ketat melawan praktik ibu pengganti, pihak berwenang Kamboja berusaha untuk mencegah kegiatan ilegal ini dan melindungi hak-hak perempuan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memberikan dukungan bagi mereka yang terjebak dalam situasi sulit. Diharapkan, kejadian ini dapat memicu kesadaran dan tindakan yang lebih efektif untuk melindungi perempuan dari eksploitasi di masa mendatang.