Tag: Filipina

ICC Dituding Dosa Kemanusiaan: Duterte Hadapi Dakwa Atas Perang Narkoba Berdarah

reachfar – Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara resmi ditangkap oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi antinarkoba berdarah selama masa kepemimpinannya (2016–2022). Penahanan ini terjadi setelah ICC menerbitkan surat perintah penangkapan internasional pada Rabu (18/10), menyusul penyelidikan panjang terhadap dugaan pembunuhan sistematis yang menewaskan ribuan warga.

Latar Belakang Operasi Antinarkoba

Kampanye “Perang Melawan Narkoba” Duterte, yang dimulai sejak 2016, diklaim telah menewaskan lebih dari 6.200 orang versi resmi pemerintah. Namun, kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International memperkirakan korban mencapai 30.000 jiwa, termasuk anak-anak dan warga tak bersalah. Operasi ini melibatkan polisi, militer, dan bahkan “eskadron kematian” sipil yang diduga mendapat mandat ilegal dari pemerintah.

Dasar Hukum dan Tantangan Yurisdiksi

Meski Filipina resmi keluar dari ICC pada 2019, pengadilan ini mengklaim kewenangan hukumnya berlaku karena investigasi dimulai sebelum penarikan diri. Juru Bicara ICC, Fadi El Abdallah, menegaskan, “Pembunuhan massal ini terjadi ketika Filipina masih menjadi anggota ICC, sehingga kami wajib menindaklanjutinya.”

Namun, tim hukum Duterte membantah legitimasi penangkapan ini. “ICC tidak memiliki yurisdiksi, dan ini adalah intervensi politik terhadap kedaulatan Filipina,” protes Salvador Panelo, mantan penasihat presiden.

icc-dituding-dosa-kemanusiaan-duterte-hadapi-dakwa-atas-perang-narkoba-berdarah

Reaksi Domestik dan Internasional

Presiden Filipina saat ini, Ferdinand Marcos Jr., menyatakan akan “mengkaji langkah hukum” sembari menekankan komitmen pada proses hukum nasional. Sementara itu, kelompok korban dan aktivis menyambut positif langkah ICC. “Ini kemenangan bagi keluarga korban yang menuntut keadilan selama tujuh tahun,” ucap Maria Kristina Conti, pengacara dari organisasi Rise Up for Rights.

Di sisi lain, pendukung Duterte menggelar unjuk rasa di Manila, menyebut penangkapan ini sebagai “konspirasi asing”.

Proses Hukum Selanjutnya

Duterte akan menjalani persidangan perdana di Den Haag pada November 2023. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Namun, proses ini berpotensi memakan waktu tahunan mengingat kompleksitas kasus dan kemungkinan banding.

Implikasi Politik

Kasus ini menjadi ujian bagi hubungan Filipina dengan negara Barat. Pemerintah China, yang selama ini mendukung Duterte, secara diam-diam mempertanyakan “standar ganda” ICC dalam menangani isu hak asasi manusia.

Ibu Pengganti Filipina Ditangkap di Kamboja, Terancam Tuntutan Usai Melahirkan

reachfar – Tiga belas wanita hamil Filipina yang dituduh bertindak secara ilegal sebagai ibu pengganti di Kamboja setelah direkrut secara daring kemungkinan menghadapi hukuman penjara setelah melahirkan. Hal ini disampaikan oleh Chou Bun Eng, Sekretaris Negara Kementerian Dalam Negeri Kamboja, pada hari Sabtu.

Pada tanggal 23 September, polisi Kamboja melakukan penggerebekan di sebuah vila di provinsi Kandal, yang terletak dekat ibu kota Phnom Penh. Dalam operasi tersebut, pihak berwenang menemukan 24 wanita asing, di mana 20 di antaranya adalah warga Filipina dan 4 lainnya merupakan warga Vietnam. Penangkapan ini dilakukan dalam rangka memerangi praktik perdagangan manusia dan eksploitasi seksual di negara tersebut.

Chou Bun Eng mengungkapkan bahwa para wanita tersebut direkrut melalui platform daring, dan mereka berencana untuk melahirkan anak-anak yang kemudian akan diserahkan kepada pasangan yang tidak dapat memiliki anak. Penangkapan ini menyoroti masalah serius terkait praktik ibu pengganti di Kamboja, yang sering kali melibatkan wanita yang terjebak dalam situasi ekonomi sulit.

Chou Bun Eng menegaskan bahwa setelah melahirkan, para wanita hamil ini kemungkinan akan menghadapi tuntutan hukum. Pemerintah Kamboja telah berkomitmen untuk menindak tegas praktik ilegal ini dan melindungi hak-hak perempuan serta anak-anak. Dia juga menyebutkan bahwa undang-undang di Kamboja tidak mengizinkan praktik ibu pengganti, dan mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.

ibu-pengganti-filipina-ditangkap-di-kamboja-terancam-tuntutan-usai-melahirkan

Berita penangkapan ini memicu reaksi dari berbagai kalangan, terutama di Filipina. Banyak yang mengecam eksploitasi wanita yang mencari cara untuk mengubah nasib mereka melalui kehamilan yang disewakan. Beberapa aktivis menyuarakan perlunya perlindungan bagi wanita yang terjebak dalam situasi seperti ini dan meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan mereka.

Sementara itu, organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM) juga menyerukan tindakan preventif agar wanita tidak menjadi korban perdagangan manusia. Mereka menekankan pentingnya memberikan informasi yang tepat dan dukungan kepada wanita di daerah-daerah yang rentan terhadap eksploitasi.

Kasus penangkapan ibu pengganti di Kamboja ini menyoroti isu serius mengenai perdagangan manusia dan eksploitasi perempuan. Dengan undang-undang yang ketat melawan praktik ibu pengganti, pihak berwenang Kamboja berusaha untuk mencegah kegiatan ilegal ini dan melindungi hak-hak perempuan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memberikan dukungan bagi mereka yang terjebak dalam situasi sulit. Diharapkan, kejadian ini dapat memicu kesadaran dan tindakan yang lebih efektif untuk melindungi perempuan dari eksploitasi di masa mendatang.