reachfar – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengecam keras keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang memberikan sanksi kepada anggota DPR dari fraksi PDIP, Yulius Setiarto. Sanksi tersebut diberikan setelah Yulius mengkritik dugaan keterlibatan ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada 2024 dan menyoroti ketidaknetralan aparat kepolisian dalam pemilu tersebut.
Yulius Setiarto sebelumnya menyampaikan pernyataan yang menyinggung tentang ‘Partai Coklat’ dan ketidaknetralan aparat kepolisian dalam Pilkada 2024. Pernyataan ini kemudian dianggap melanggar etika oleh MKD DPR, yang akhirnya memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Yulius.
Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa tindakan MKD DPR tersebut tidak adil dan justru seharusnya mendalami pernyataan Yulius Setiarto daripada memberikan sanksi. Menurutnya, Yulius hanya menyampaikan kebenaran dan haknya sebagai anggota DPR untuk mengkritisi situasi yang terjadi di lapangan.
“Kami sangat menyayangkan sikap MKD DPR yang justru memberikan sanksi kepada Yulius Setiarto. Padahal, yang seharusnya dilakukan adalah mendalami pernyataan Yulius dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak diintervensi oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Hasto dalam konferensi pers di Jakarta.
PDIP juga memberikan dukungan penuh kepada Yulius Setiarto dan menyatakan akan terus memperjuangkan demokrasi yang sehat dan bebas dari intervensi. Hasto menegaskan bahwa partainya tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
Sementara itu, MKD DPR beralasan bahwa sanksi diberikan karena pernyataan Yulius dianggap meresahkan publik dan dapat memicu ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian. Namun, Hasto menilai alasan tersebut tidak berdasar dan justru menunjukkan adanya upaya untuk membungkam suara kritis di DPR.
Dengan adanya dukungan penuh dari PDIP, Yulius Setiarto dan partainya berencana untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap terjaga dengan baik. Hasto juga mengimbau kepada seluruh anggota DPR untuk tetap kritis dan berani menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat.