KPK Pastikan Penyidikan Kasus Hasto Berjalan Profesional dan Transparan

reachfar – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyidikan kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tidak akan didramatisasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, hari ini.

Firli Bahuri mengatakan bahwa KPK akan menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. “Kami tidak akan mendramatisasi penyidikan kasus ini. Kami akan bekerja secara profesional dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Firli.

Firli juga menegaskan bahwa KPK tidak memiliki kepentingan politik dalam menangani kasus ini. “KPK adalah lembaga independen yang bekerja untuk memberantas korupsi tanpa memandang latar belakang politik seseorang. Kami hanya fokus pada bukti dan fakta yang ada,” tambahnya.

Hasto Kristiyanto dilaporkan terlibat dalam kasus dugaan suap terkait dengan proyek infrastruktur di beberapa daerah. KPK telah mengumpulkan sejumlah bukti dan saksi untuk mendalami kasus ini. Penyidikan terhadap Hasto dilakukan setelah KPK menerima laporan dari masyarakat dan melakukan serangkaian penyelidikan.

Firli Bahuri menjelaskan bahwa proses penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto akan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur. “Kami akan memanggil saksi-saksi yang relevan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk memperkuat kasus ini. Kami juga akan memastikan bahwa hak-hak tersangka dan saksi-saksi terlindungi selama proses penyidikan,” ujarnya.

kpk-pastikan-penyidikan-kasus-hasto-berjalan-profesional-dan-transparan

KPK juga akan melibatkan ahli hukum dan auditor untuk membantu dalam proses penyidikan. “Kami akan memastikan bahwa semua prosedur hukum dijalankan dengan benar dan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam proses ini,” tambah Firli.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Namun, PDIP melalui juru bicaranya, Ahmad Basarah, menyatakan bahwa partai akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berharap KPK menjalankan tugasnya dengan profesional dan adil. Kami juga akan memberikan dukungan kepada Hasto jika memang diperlukan,” ujar Basarah.

KPK menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Penyidikan kasus Hasto Kristiyanto akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan memberikan dukungan kepada KPK dalam menjalankan tugasnya.

Dengan penegasan ini, diharapkan bahwa proses penyidikan kasus Hasto Kristiyanto dapat berjalan lancar dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

PDIP Kecam Sanksi MKD DPR kepada Yulius Setiarto, Dukung Kebebasan Bicara

reachfar – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengecam keras keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang memberikan sanksi kepada anggota DPR dari fraksi PDIP, Yulius Setiarto. Sanksi tersebut diberikan setelah Yulius mengkritik dugaan keterlibatan ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada 2024 dan menyoroti ketidaknetralan aparat kepolisian dalam pemilu tersebut.

Yulius Setiarto sebelumnya menyampaikan pernyataan yang menyinggung tentang ‘Partai Coklat’ dan ketidaknetralan aparat kepolisian dalam Pilkada 2024. Pernyataan ini kemudian dianggap melanggar etika oleh MKD DPR, yang akhirnya memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Yulius.

Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa tindakan MKD DPR tersebut tidak adil dan justru seharusnya mendalami pernyataan Yulius Setiarto daripada memberikan sanksi. Menurutnya, Yulius hanya menyampaikan kebenaran dan haknya sebagai anggota DPR untuk mengkritisi situasi yang terjadi di lapangan.

“Kami sangat menyayangkan sikap MKD DPR yang justru memberikan sanksi kepada Yulius Setiarto. Padahal, yang seharusnya dilakukan adalah mendalami pernyataan Yulius dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak diintervensi oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Hasto dalam konferensi pers di Jakarta.

pdip-kecam-sanksi-mkd-dpr-kepada-yulius-setiarto-dukung-kebebasan-bicara

PDIP juga memberikan dukungan penuh kepada Yulius Setiarto dan menyatakan akan terus memperjuangkan demokrasi yang sehat dan bebas dari intervensi. Hasto menegaskan bahwa partainya tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

Sementara itu, MKD DPR beralasan bahwa sanksi diberikan karena pernyataan Yulius dianggap meresahkan publik dan dapat memicu ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian. Namun, Hasto menilai alasan tersebut tidak berdasar dan justru menunjukkan adanya upaya untuk membungkam suara kritis di DPR.

Dengan adanya dukungan penuh dari PDIP, Yulius Setiarto dan partainya berencana untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap terjaga dengan baik. Hasto juga mengimbau kepada seluruh anggota DPR untuk tetap kritis dan berani menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat.