reachfar – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak akan memberikan amnesti kepada narapidana yang berstatus sebagai pengedar dan bandar narkoba. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (13/12).
Supratman menjelaskan bahwa amnesti hanya akan diberikan kepada narapidana pengguna narkotika yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi. “Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang berstatus pengedar, apalagi bandar. Itu tidak akan ada amnesti buat itu,” ujar Supratman.
Amnesti ini akan diberikan kepada pengguna narkotika dengan kepemilikan di bawah 1 gram, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Jika ada perubahan batas maksimal kepemilikan menjadi 5 gram, jumlah narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan amnesti diperkirakan akan meningkat.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyarankan agar narapidana yang berusia produktif diarahkan untuk mengikuti program-program yang mendukung pembangunan, seperti pelatihan di bidang swasembada pangan. Selain itu, bagi mereka yang sudah bebas juga didorong untuk terlibat dalam program komponen cadangan (Komcad).
Pemberian amnesti ini juga bertujuan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.
Pemerintah akan mengajukan usulan pemberian amnesti ini kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan. Saat ini, ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.
Dengan demikian, pemerintah berharap bahwa kebijakan ini dapat membantu mengatasi masalah overkapasitas di lapas dan memberikan kesempatan kedua bagi narapidana pengguna narkotika untuk direhabilitasi dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik.