PPN 12% Archives - reachfar

Presiden Tetapkan Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah

reachfar – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Kenaikan ini khusus diterapkan pada barang dan jasa mewah.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (31 Desember 2024), Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi. “Kenaikan tarif PPN ini hanya akan diterapkan pada barang dan jasa mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan rumah mewah,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa untuk barang dan jasa selain yang tergolong mewah, tidak ada kenaikan PPN. Tarif PPN untuk barang dan jasa tersebut akan tetap sebesar 11 persen, seperti yang telah berlaku sejak tahun 2022. Barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum tetap dikenakan tarif PPN 0 persen.

Kenaikan PPN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro-rakyat. Presiden Prabowo menekankan bahwa kenaikan PPN secara bertahap ini dimaksudkan untuk tidak memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Selain kenaikan PPN, pemerintah juga mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 38,6 triliun. Stimulus ini mencakup bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta per bulan, serta pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset kurang dari Rp 500 juta per tahun.

Kebijakan ini mendapat beragam reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak menyambut baik langkah pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan PPN pada barang dan jasa kebutuhan pokok. Namun, ada juga yang khawatir bahwa kenaikan PPN pada barang mewah dapat mempengaruhi pola konsumsi dan investasi di sektor tersebut.

Dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendukung pemerataan ekonomi. Sementara itu, barang dan jasa kebutuhan pokok tetap terlindungi dengan tarif PPN 0 persen, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

LPOI Minta Prabowo Turunkan Pajak dan Tingkatkan Lapangan Kerja untuk Rakyat Kecil

reachfar – Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan pajak dan meningkatkan lapangan kerja di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam acara Rapat Gabungan Konsensus & Refleksi Akhir Tahun yang diadakan di Jakarta.

Ketua Umum LPOI, Said Aqil Siroj, meminta agar pemerintah menurunkan pajak, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang rencananya akan dinaikkan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Said meyakini bahwa kenaikan PPN akan berdampak negatif pada rakyat kecil, karena akan diikuti dengan kenaikan harga-harga bahan pokok. Oleh karena itu, LPOI meminta pemerintahan Prabowo untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.

“Kenaikan PPN menjadi 12% akan berdampak negatif pada rakyat kecil. Kenaikan itu akan diikuti pula dengan kenaikan harga-harga bahan pokok. Oleh karenanya, kami meminta pemerintahan Prabowo untuk meninjau ulang kebijakan tersebut,” ujar Said Aqil Siroj di Jakarta, Rabu (25/12).

Selain menurunkan pajak, LPOI juga berharap pemerintah dapat meningkatkan lapangan kerja. Said Aqil Siroj menekankan pentingnya kebijakan yang populis dan lebih memihak kepada rakyat kecil. “Kami berharap pemerintah dapat menumbuhkan lapangan kerja dan mempercepat pengentasan kemiskinan,” tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa beras khusus yang diproduksi di dalam negeri tidak dikenai kenaikan PPN 12%. Wakil Ketua Umum DPP PKB, Faisol Riza, juga meminta rakyat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan mandat memberlakukan kenaikan PPN menjadi 12% di 2025.

Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik sebagai Presiden, telah mengumumkan beberapa kebijakan terkait pajak dan lapangan kerja. Salah satunya adalah rencana untuk menurunkan pajak properti dan pajak perusahaan (corporate tax) dari 22% menjadi 20%. Selain itu, Prabowo juga berencana untuk memberikan insentif pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama tiga tahun.

“Kami berharap kebijakan ini dapat membantu UMKM dalam mengelola arus kas dan belajar manajemen keuangan sebelum dikenakan pajak,” kata Puteri Komarudin, juru bicara tim kampanye Prabowo.

LPOI berharap bahwa Presiden Prabowo Subianto dapat menurunkan pajak dan meningkatkan lapangan kerja di Indonesia. Harapan ini disampaikan dalam konteks kenaikan PPN yang direncanakan dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih populis dan memihak rakyat kecil. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Prabowo, telah mengumumkan beberapa kebijakan yang diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut.

Dampak Kenaikan PPN 12%: Ancaman Inflasi dan PHK bagi Kalangan Menengah ke Bawah

reachfar – Pemerintah berencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, namun di sisi lain, berpotensi menciptakan dampak negatif yang luas bagi perekonomian, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.

Kenaikan PPN diprediksi akan memicu inflasi, yang merupakan ancaman besar bagi stabilitas ekonomi. Inflasi yang tinggi tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan biaya produksi dan operasional yang meningkat akibat kenaikan PPN, UKM harus memilih antara menaikkan harga produk mereka atau mengorbankan margin keuntungan. Kedua pilihan ini dapat memengaruhi keberlanjutan usaha mereka dan berujung pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kelas menengah dan pekerja dengan pendapatan setara UMR merupakan kelompok yang paling terdampak oleh kenaikan PPN. Dengan tarif PPN yang lebih tinggi, hampir semua barang dan jasa akan mengalami kenaikan harga, termasuk kebutuhan pokok. Hal ini akan semakin menekan daya beli mereka yang sudah terhimpit oleh kenaikan harga pangan dan sulitnya mencari pekerjaan.

Kenaikan PPN akan mengurangi minat masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang sekunder dan tersier. Dengan menurunnya minat untuk belanja, dampak dari kenaikan tarif PPN tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat, tapi juga pelaku usaha. Penurunan permintaan akan menurunkan penjualan pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat menurunkan kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Kenaikan PPN juga berpotensi menyebabkan PHK di berbagai sektor. Pelaku usaha mungkin akan menyesuaikan kapasitas produksi dan jumlah pekerja yang dibutuhkan akibat penurunan omzet. Selain itu, inflasi yang dipicu oleh kenaikan PPN juga bisa menghambat investasi. Investor mungkin ragu untuk menanamkan modalnya di pasar yang kurang stabil, mengingat daya beli yang menurun dan prospek ekonomi yang melambat.

Para ahli ekonomi dan pakar kebijakan publik menyarankan agar pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan PPN. Alih-alih membebankan masyarakat dengan pajak yang lebih tinggi, pemerintah seharusnya berfokus pada memperluas basis pajak dan memperbaiki efisiensi penerimaan pajak. Masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum digarap secara optimal, terutama dari sektor-sektor ekonomi besar yang selama ini belum terjangkau secara maksimal. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi pengeluaran negara yang tidak produktif dan mengurangi penggunaan anggaran untuk proyek-proyek mercusuar yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kenaikan PPN menjadi 12% diprediksi akan memberikan tekanan besar bagi kalangan menengah ke bawah. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa, tetapi juga oleh pelaku usaha dalam bentuk penurunan permintaan dan potensi PHK. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa memberatkan masyarakat.